Perubahan iklim: spesies laut dan darat terancam di Indonesia

Di Indonesia, krisis perubahan iklim terasa jauh melampaui angka kenaikan suhu: ia hadir sebagai perubahan musim yang membingungkan nelayan, banjir yang datang “di luar kalender” bagi petani, dan gelombang panas yang menguji kesehatan manusia maupun satwa. Di antara semua dampaknya, ancaman paling sunyi namun paling menentukan adalah tekanan terhadap keanekaragaman hayati—jejaring kehidupan yang selama ini menopang pangan, pekerjaan, hingga identitas budaya. Ketika suhu laut menghangat dan arus berubah, spesies laut berpindah, terumbu karang memutih, dan rantai makanan bergeser. Sementara di daratan, perubahan pola hujan memicu kebakaran, mengurangi kualitas hutan, dan mengiris konektivitas habitat yang menjadi “jalan raya” bagi satwa liar.

Sejumlah kebijakan dan rencana nasional sudah bergerak, termasuk peluncuran IBSAP 2025–2045 yang menjadikan perlindungan ekosistem, spesies, dan keragaman genetik sebagai prioritas jangka panjang. Namun, pertanyaan paling mendesak tetap sama: seberapa cepat kita mampu menahan laju pemanasan global sekaligus memperkuat konservasi di lapangan? Artikel ini menelusuri bagaimana spesies di laut dan darat kian terancam, mengapa dampaknya berbeda antarwilayah, serta bagaimana rencana pembiayaan, riset, dan ekonomi biru-hijau dapat menjadi jembatan antara pembangunan dan penyelamatan ekosistem Indonesia.

En bref

• Perubahan iklim menggeser musim, menghangatkan laut, dan memperparah cuaca ekstrem sehingga habitat spesies menyusut atau terfragmentasi.
• Spesies laut menghadapi pemutihan karang, degradasi mangrove, ancaman hilangnya lamun, serta tekanan penangkapan ikan berlebih.
• Spesies darat terdorong keluar dari zona nyaman iklimnya: dari hutan dataran rendah, pegunungan, hingga pulau kecil yang rentan.
• IBSAP 2025–2045 menargetkan perlindungan ekosistem, pemanfaatan berkelanjutan, dan tata kelola—dengan strategi pendanaan seperti green/blue bonds, EFT, dan pelacakan anggaran berbasis hasil.
• Adaptasi lokal—dari restorasi mangrove hingga koridor satwa—perlu dipadukan dengan mitigasi emisi dan penegakan hukum.

Perubahan iklim di Indonesia: pendorong utama hilangnya habitat dan guncangan ekosistem

Untuk memahami mengapa begitu banyak spesies terancam, kita perlu melihat mekanisme sederhana: ketika suhu rata-rata naik dan pola hujan bergeser, “alamat” ekologis sebuah organisme ikut berubah. Banyak satwa dan tumbuhan memiliki rentang suhu serta kelembapan yang sempit. Begitu rentang itu bergeser, mereka harus bermigrasi, beradaptasi, atau menurun populasinya. Di negara kepulauan seperti Indonesia, pilihan bermigrasi sering kali terbatas oleh laut, pemukiman, jalan, dan perkebunan yang memotong jalur perpindahan.

Dalam beberapa tahun terakhir, publik makin familier dengan cuaca yang terasa tak menentu: hujan ekstrem, angin kencang, dan gelombang panas. Kekhawatiran warga tentang fenomena ini tergambar dalam liputan mengenai gelombang cuaca ekstrem yang membuat warga khawatir. Bagi satwa liar, peristiwa-peristiwa itu bukan sekadar ketidaknyamanan, tetapi pemicu kematian massal, gagal berbiak, hingga runtuhnya sumber pakan musiman.

Ambil contoh tokoh fiktif yang kita ikuti sebagai benang merah: Rani, seorang guru di pesisir Sulawesi, dan adiknya Dimas yang bekerja di kapal penangkap ikan. Rani melihat di desanya, jadwal tanam padi ladang sering meleset karena hujan datang terlambat lalu turun deras sekaligus. Dimas mengeluh ikan pelagis kecil makin sulit diprediksi. Cerita mereka menggambarkan satu fakta: perubahan iklim memukul sistem alam dan mata pencaharian secara bersamaan, sehingga tekanan terhadap ekosistem berlipat ganda.

Di darat, perubahan curah hujan meningkatkan risiko banjir dan longsor yang merusak tutupan vegetasi, memindahkan sedimen ke sungai, dan menghancurkan sarang atau liang satwa. Dampak ini dekat dengan kenyataan yang sering dibaca masyarakat lewat kabar banjir dan tanah longsor di Indonesia. Ketika lereng gundul runtuh, regenerasi hutan melambat, dan ruang jelajah satwa menyempit menjadi kantong-kantong kecil yang terisolasi.

Hal yang sering luput adalah bagaimana pemanasan global memicu “efek domino”: suhu naik membuat kebakaran lebih mudah terjadi; kebakaran melepas emisi, emisi mempercepat pemanasan; lalu siklus berulang. Di wilayah gambut dan hutan dataran rendah, satu musim kering yang lebih panjang dapat mengubah lanskap selama puluhan tahun. Fragmentasi yang meningkat juga memperbesar peluang masuknya spesies invasif, penyakit, dan konflik manusia-satwa.

Cuaca ekstrem sebagai pengganggu ritme hidup spesies

Ritme alam banyak ditentukan oleh isyarat cuaca: kapan berbunga, kapan bertelur, kapan bermigrasi. Saat isyarat itu berubah, hubungan antarspesies ikut kacau. Misalnya, sebuah pohon bisa berbunga lebih awal karena panas, tetapi serangga penyerbuk belum muncul pada waktu yang sama. Akibatnya buah berkurang, dan satwa pemakan buah kehilangan pakan pada periode kritis. Di pesisir, badai lebih kuat dapat merusak padang lamun yang menjadi tempat pembesaran ikan-ikan muda.

Kita juga melihat dampak sosial-budaya yang “menempel” pada perubahan iklim. Perayaan adat, panen, hingga agenda keluarga bisa terganggu karena cuaca ekstrem; sisi ini kerap dibahas dalam konteks keseharian, misalnya pada cerita pernikahan dan upacara yang terdampak cuaca ekstrem. Jika ritme komunitas berubah, tekanan pemanfaatan sumber daya alam pun ikut berubah—kadang meningkat karena kebutuhan mendesak, kadang turun karena akses yang terganggu. Pada titik inilah kebijakan konservasi perlu peka terhadap realitas sosial, bukan hanya peta kawasan.

Gambaran besar dari semua ini jelas: habitat tidak sekadar hilang karena dibuka untuk lahan, tetapi juga “menyusut fungsinya” karena iklim tidak lagi sesuai. Itulah panggung yang akan memperjelas nasib spesies laut dan darat pada bagian berikutnya.

Spesies laut terancam: dari terumbu karang memutih hingga mangrove terdegradasi

Laut Indonesia kerap disebut sebagai pusat keanekaragaman hayati dunia, tetapi justru karena kekayaan itu, dampak perubahan iklim terasa seperti menarik satu benang pada kain yang rumit: tarikan kecil bisa mengubah bentuk keseluruhan. Ketika suhu permukaan laut meningkat, terumbu karang mengalami stres termal dan memutih. Pemutihan bukan sekadar perubahan warna; ia pertanda karang kehilangan alga simbion yang memasok energi. Jika pemanasan berlangsung lama, karang mati, struktur habitat runtuh, dan ribuan organisme yang bergantung padanya kehilangan rumah serta sumber makanan.

Di banyak kampung pesisir, pengalaman Dimas menjadi cermin: lokasi ikan “bergeser” lebih jauh, sehingga biaya bahan bakar naik dan waktu melaut lebih panjang. Di saat yang sama, tekanan dari penangkapan berlebih dan praktik ilegal menambah beban. Dalam paparan kebijakan kelautan, bahkan disebut bahwa sekitar 35% stok ikan Indonesia sudah berada pada kondisi eksploitasi berlebihan (data rujukan 2022), sehingga ruang aman untuk kesalahan pengelolaan makin sempit.

Di ekosistem pesisir, mangrove dan lamun adalah penyangga utama. Mangrove meredam gelombang, menjadi tempat pembesaran biota, sekaligus menyimpan karbon. Lamun memberi pakan penyu, menjadi “nursery” ikan, dan menstabilkan sedimen. Namun tekanan berlapis membuat keduanya rapuh: degradasi kawasan, polusi, reklamasi, serta pemanasan laut. Dalam konteks nasional, ada gambaran serius bahwa sekitar separuh mangrove berada dalam kondisi terdegradasi, dan sebagian besar tutupan lamun menghadapi ancaman kehilangan yang besar jika tidak ada tindakan restorasi dan perlindungan efektif.

Ekonomi pesisir dan nilai alam: mengapa konservasi laut bukan sekadar isu lingkungan

Nilai ekonomi laut Indonesia sering diringkas pada angka besar, tetapi dampaknya terasa pada meja makan: lebih dari separuh kebutuhan protein sebagian masyarakat berasal dari ikan. Lapangan kerja jutaan orang terkait langsung dengan perikanan tangkap, budidaya, pengolahan, dan jasa pendukung. Ketika ekosistem melemah, biaya sosial meningkat: pendapatan turun, gizi terganggu, migrasi tenaga kerja naik, dan konflik perebutan ruang bisa mengeras.

Karena itu, konservasi di laut tidak bisa dipisahkan dari strategi pembangunan. Ada diskusi publik mengenai bagaimana laut dapat menjadi bagian dari solusi emisi dan transisi, misalnya melalui ulasan tentang potensi lautan dalam menekan emisi. Di lapangan, upaya seperti perlindungan mangrove, rehabilitasi terumbu, dan pengurangan polusi plastik sebenarnya sekaligus proyek iklim dan proyek ekonomi.

Untuk memberi gambaran yang lebih terstruktur, tabel berikut merangkum beberapa tekanan utama, dampaknya pada spesies laut, dan contoh respons yang relevan bagi Indonesia.

Program “ekonomi biru” yang menekankan perluasan kawasan konservasi, penangkapan ikan terukur, dan budidaya berkelanjutan dapat menjadi payung tindakan. Namun, manfaatnya baru terasa jika ada kepatuhan, data stok yang kuat, serta dukungan alternatif penghidupan bagi nelayan kecil. Insight yang tak boleh hilang: di laut, konservasi efektif selalu berujung pada stabilitas ekonomi pesisir—bukan sebaliknya.

Spesies darat terancam: hutan menyusut fungsinya, jalur jelajah terputus, dan endemik rentan

Jika di laut masalahnya terlihat pada karang yang memucat dan ikan yang “menghilang”, di darat dampaknya lebih sering berupa perubahan pelan namun pasti: hutan tetap tampak hijau dari jauh, tetapi kualitasnya menurun. Dalam konteks perubahan iklim, banyak spesies darat menghadapi tiga tekanan sekaligus: suhu yang naik, pola hujan yang berubah, dan lanskap yang terfragmentasi. Spesies endemik—yang hanya hidup di satu pulau atau satu bentang alam—paling rentan karena ruang pelarian sempit.

Rani, sang guru, punya kebiasaan mengajak murid-muridnya mengamati burung di tepian hutan. Ia mulai mencatat bahwa pada bulan-bulan tertentu, suara burung yang biasanya ramai menjadi lebih sepi. Pengamatan sederhana semacam ini sering menjadi “alarm” sosial: ketika pakan serangga berubah karena hujan tak menentu, burung insektivora berkurang. Ketika buah hutan gagal karena musim berbunga kacau, primata dan mamalia pemakan buah terdorong mendekati kebun warga, memicu konflik.

Di beberapa wilayah seperti Kalimantan dan Sulawesi, proyeksi kehilangan habitat sering dibicarakan untuk satwa tertentu karena kombinasi pemanasan dan perubahan curah hujan. Di Sumatra, tekanan iklim bisa memperburuk dampak deforestasi, kebakaran, dan konflik ruang. Gambaran kehancuran lanskap dan kerentanan sosial kerap menjadi sorotan publik, salah satunya melalui dokumentasi visual seperti foto kehancuran Sumatra 2025, yang mengingatkan bahwa kerusakan habitat bukan isu abstrak.

Koridor, ketinggian, dan pulau kecil: “geografi” membuat risiko makin tajam

Banyak satwa menanggapi pemanasan dengan bergerak ke ketinggian yang lebih sejuk. Masalahnya, gunung tidak memiliki ruang tak terbatas. Ketika semua spesies “naik” bersamaan, area puncak menjadi sempit, kompetisi meningkat, dan spesies yang sudah hidup di puncak tidak punya tempat pergi. Fenomena ini berbahaya bagi amfibi, mamalia kecil, dan burung pegunungan yang punya toleransi suhu rendah.

Di pulau-pulau kecil, risiko berbeda: tidak ada “hinterland” luas untuk berpindah. Naiknya muka laut, intrusi air asin, dan badai memperkecil area hutan pantai, padang rumput, serta sumber air tawar. Spesies darat di pulau kecil sering tidak memiliki keragaman genetik setinggi populasi besar, sehingga kapasitas adaptasinya lebih rendah. Ini membuat konservasi di pulau kecil harus lebih proaktif: menjaga sumber air, mengendalikan invasif, dan mempertahankan tutupan vegetasi.

Selain iklim, tata kelola pemanfaatan lahan menentukan nasib spesies. Praktik pengelolaan hutan berkelanjutan bisa menjadi pembeda antara lanskap yang tetap terkoneksi dan lanskap yang terpecah. Dalam konteks itu, diskusi mengenai pengelolaan hutan berkelanjutan relevan karena menunjukkan bahwa produksi dan perlindungan tidak selalu harus saling meniadakan, asalkan ada standar, pengawasan, dan transparansi.

Contoh tindakan lapangan yang menurunkan risiko kepunahan lokal

Agar tidak berhenti pada kekhawatiran, berikut contoh tindakan yang sering efektif di berbagai bentang alam Indonesia ketika dilakukan konsisten, berbasis data, dan melibatkan warga:

1. Membangun koridor satwa di antara kantong hutan, terutama di sekitar kawasan lindung dan konsesi yang masih memiliki tutupan pohon. Koridor bukan sekadar jalur hijau, tetapi ruang aman untuk berpindah dan berkembang biak.
2. Restorasi kawasan penyangga di tepian sungai dan lereng curam untuk mengurangi longsor, menjaga kualitas air, dan memberi habitat bagi burung serta mamalia kecil.
3. Sistem peringatan dini kebakaran berbasis komunitas, yang memadukan patroli warga, pemantauan hotspot, dan tata kelola air di lahan gambut.
4. Mitigasi konflik manusia-satwa seperti pengamanan kebun tanpa kekerasan, pengaturan tanaman penyangga, dan kompensasi berbasis verifikasi.
5. Monitoring keanekaragaman hayati dengan kamera jebak, bioakustik, serta pelibatan sekolah untuk pencatatan satwa—membuat data menjadi milik bersama.

Setiap langkah di atas hanya berhasil jika ada satu prinsip: menempatkan habitat sebagai infrastruktur kehidupan, bukan sisa ruang pembangunan. Dari sini, pembahasan berikutnya akan masuk ke peta kebijakan dan pendanaan yang menentukan apakah upaya lapangan bisa naik skala.

Strategi nasional IBSAP 2025–2045: kerangka konservasi untuk ekosistem, spesies, dan genetik

Indonesia tidak memulai dari nol. Pada 8 Agustus 2024, pemerintah meluncurkan dokumen Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati (IBSAP) 2025–2045 sebagai pembaruan dari periode sebelumnya. Dalam kerangka pembangunan jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045, IBSAP ditempatkan sebagai pedoman lintas kementerian dan daerah untuk memastikan keanekaragaman hayati menjadi modal pembangunan, bukan korban pembangunan.

Tiga tujuan besarnya dapat diringkas sebagai berikut: pertama, memastikan kelestarian ekosistem, spesies, dan keragaman genetik; kedua, mendorong pemanfaatan yang berkelanjutan dan berkeadilan; ketiga, memastikan pelaksanaan melalui tata kelola, data, pengetahuan, partisipasi, dan pembiayaan yang memadai. IBSAP juga memecah tujuan tersebut menjadi strategi, target nasional, dan kelompok aksi, sehingga ukuran keberhasilan lebih mudah ditagih, bukan sekadar slogan.

Untuk konteks perlindungan ruang, capaian kawasan lindung pada 2023 sering dijadikan pijakan: sekitar 26,7% kawasan daratan dan 8,9% kawasan perairan berada dalam status perlindungan, dengan sasaran jangka panjang menuju 30% pada 2045. Angka ini penting, tetapi tidak otomatis berarti efektif. Dalam praktik konservasi, kualitas pengelolaan—patroli, pendanaan, keterlibatan warga, dan pengendalian tekanan—sering lebih menentukan daripada luas semata.

Menghubungkan IBSAP dengan realitas perubahan iklim dan tekanan ekonomi

IBSAP mengakui bahwa perubahan iklim bukan variabel eksternal, melainkan faktor yang harus diintegrasikan ke perencanaan. Misalnya, restorasi tidak cukup menanam pohon, tetapi memilih spesies dan desain lanskap yang tahan kekeringan serta banjir. Perlindungan spesies tidak cukup menetapkan status dilindungi, tetapi memastikan konektivitas habitat saat iklim bergeser. Pengurangan pencemaran bukan hanya soal estetika, melainkan menurunkan stres ganda pada ekosistem yang sudah tertekan suhu tinggi.

Di sisi lain, pemerintah juga mengejar pertumbuhan dan pemerataan. Ketegangan antara target ekonomi dan perlindungan alam bisa dikelola bila ada transparansi trade-off. Diskursus tentang arah pembangunan, misalnya dalam ulasan pertumbuhan ekonomi Indonesia, relevan untuk menempatkan konservasi sebagai bagian dari strategi daya saing jangka panjang: bencana dan krisis pangan jauh lebih mahal daripada investasi pencegahan.

Sejumlah kebijakan sektoral juga bersinggungan dengan tujuan kehati, termasuk pembahasan tentang pengurangan aktivitas ekstraktif tertentu. Wacana seperti Indonesia mengurangi produksi tambang dan penyesuaian kuota tambang bisa menjadi pintu masuk untuk membahas bagaimana perencanaan ruang, reklamasi yang benar, dan perlindungan daerah tangkapan air mengurangi risiko kerusakan habitat—terutama ketika cuaca ekstrem meningkat.

Benang merah: tata kelola multipihak dan peran riset

IBSAP menekankan sinergi kementerian/lembaga, pemerintah daerah, swasta, organisasi masyarakat sipil, dan mitra pembangunan. Dalam implementasi nyata, sinergi itu sering menentukan cepat-lambatnya program. Contoh sederhana: restorasi mangrove akan gagal bila izin ruang laut tumpang tindih; koridor satwa akan terputus bila rencana jalan tidak memasukkan lintasan satwa; data populasi akan lemah bila monitoring hanya proyek jangka pendek.

Di sinilah peran riset dan inovasi menjadi tulang punggung. Dukungan lembaga riset nasional dapat memperkuat bioprospeksi, bioteknologi, dan sistem pemantauan—mulai dari laut dalam sampai pegunungan—agar pemanfaatan sumber daya genetik berlangsung dengan prinsip berbagi manfaat dan etika. Pada level lokal, sekolah seperti tempat Rani mengajar dapat menjadi simpul literasi: murid mengumpulkan data sederhana, lalu pemerintah desa menggunakannya sebagai bahan musyawarah ruang.

Kalimat kunci untuk menutup bagian ini: IBSAP menyediakan peta jalan, tetapi arah kompasnya tetap ditentukan oleh implementasi—dan implementasi selalu berujung pada uang, insentif, serta akuntabilitas, yang akan dibahas berikutnya.

Pendanaan, insentif, dan aksi komunitas: menjembatani rencana besar dengan konservasi nyata

Konservasi sering gagal bukan karena kurangnya ide, melainkan karena kurangnya pendanaan yang stabil dan desain insentif yang tepat. Dalam pengalaman periode IBSAP sebelumnya (2015–2020), kebutuhan pembiayaan diperkirakan besar dan realisasi masih menyisakan gap yang lebar—bahkan dilaporkan jarak antara rencana dan realisasi bisa mencapai sekitar 74%. Pelajaran ini membuat IBSAP 2025–2045 memberi porsi lebih serius pada kerangka pendanaan serta pelacakan pengeluaran.

Untuk periode baru, identifikasi awal kebutuhan pembiayaan disebut berada pada kisaran puluhan triliun rupiah per tahun (sekitar Rp70,69–Rp75,53 triliun per tahun) untuk menjalankan sebagian target nasional yang diprioritaskan. Angka besar ini masuk akal karena cakupannya luas: perlindungan kawasan, restorasi, pengendalian polusi, penguatan data, hingga pemberdayaan masyarakat. Tantangannya adalah mengubah angka menjadi proyek nyata yang tidak terputus di tengah jalan.

Lima skema pembiayaan yang mulai dipakai dan bagaimana logikanya bekerja

Beberapa opsi pendanaan yang didorong dapat dijelaskan dengan bahasa yang lebih membumi:

• Instrumen obligasi hijau/biru dan sukuk hijau: pemerintah atau entitas menerbitkan surat utang untuk membiayai proyek ramah lingkungan, misalnya restorasi mangrove atau pengelolaan kawasan konservasi. Kuncinya ada pada definisi proyek, audit, dan pelaporan dampak.
• Ecological Fiscal Transfer (EFT): daerah yang menjaga ekosistem (misalnya mempertahankan tutupan hutan atau kawasan pesisir) mendapatkan transfer fiskal berbasis indikator ekologis. Ini mengubah konservasi dari “beban” menjadi “aset” bagi kas daerah.
• Pelacakan anggaran berbasis hasil untuk belanja biodiversitas: bukan hanya menghitung berapa rupiah dibelanjakan, tetapi apa hasil ekologisnya. Sistem daring memperkecil manipulasi dan meningkatkan konsistensi pelaporan.
• Nature-related disclosure: perusahaan melaporkan risiko dan dampak terhadap alam, sehingga keputusan investasi mempertimbangkan kerusakan habitat dan risiko iklim. Ini mendorong pasar memberi premi pada praktik berkelanjutan.
• Pendanaan berbasis keagamaan: filantropi dan dana sosial berbasis agama dapat diarahkan untuk program restorasi, edukasi, atau dukungan ekonomi alternatif—selaras dengan karakter masyarakat Indonesia yang religius.

Skema-skema itu terdengar teknis, tetapi ujungnya sederhana: apakah desa seperti tempat Rani tinggal mendapatkan dukungan untuk menjaga mata air dan hutan, dan apakah nelayan seperti Dimas bisa mengakses program peralihan alat tangkap atau budidaya berkelanjutan tanpa jatuh miskin di masa transisi.

Contoh desain program yang “nyambung” dengan kebutuhan warga

Program konservasi yang berhasil biasanya memiliki tiga ciri. Pertama, ada manfaat cepat yang dirasakan (misalnya pendapatan dari rehabilitasi mangrove, atau peningkatan hasil tangkap setelah zona larang tangkap berjalan). Kedua, ada kepastian aturan dan penegakan, sehingga pelaku patuh tidak kalah oleh pelanggar. Ketiga, ada narasi yang dekat dengan keseharian.

Narasi ini bahkan bisa merambah gaya hidup dan budaya populer. Ketika tren konsumsi dan identitas berubah, peluang kampanye lingkungan ikut berubah. Misalnya, pembicaraan tentang tren busana modest Indonesia dapat menjadi jembatan kampanye “mode berkelanjutan” yang mengurangi jejak karbon dan polusi mikroplastik dari tekstil, yang pada akhirnya juga berdampak pada kesehatan sungai dan laut. Konservasi tidak harus selalu berupa larangan; ia bisa berupa pilihan sehari-hari yang didukung kebijakan.

Terakhir, penting juga memastikan kredibilitas komunikasi publik. Media dan tim redaksi yang konsisten mengawal isu lingkungan membantu warga memahami risiko dan kemajuan program, misalnya lewat halaman tim yang menunjukkan tanggung jawab editorial. Akuntabilitas informasi adalah bagian dari tata kelola ekosistem.

Jika pendanaan adalah bahan bakar, maka partisipasi warga adalah mesin. Tanpa keduanya, target 2045 hanya akan menjadi dokumen. Insight penutup bagian ini: konservasi yang bertahan lama selalu menemukan cara untuk membuat alam “menguntungkan” secara adil—bukan dengan menjualnya habis, melainkan dengan menjaga fungsi ekosistem agar terus memberi.