Jelang Pilkada, Kapolres Minta Bakal Calon Tahan Diri

oleh -
JAGA KONDISI : Kapolres Minta Para Bakal Calon dalam Pilkada Menjaga Kondisi Tuban Tetap Kondusif

TUBAN

Penulis : M. Rizqi

Link Banner

Lenterakata.com – Suhu politik jelang pilkada Tuban pada Desember mendatang mulai menghangat. Karena itu, Kapolres Tuban, AKBP Ruruh Wicaksono menyatakan pihaknya telah melakukan langkah-langkah untuk menjaga kondusifitas di Tuban.

Langkah-langkah tersebut di antarannya adalah memberikan imbauan kepada seluruh bakal calon untuk menjaga Kabupaten Tuban agar selalu kondusif.

“Yang jelas, semua bakal calon saat ini sudah diimbau untuk menjaga kondusifitas, jangan memprovokasi dan lain-lain,” ujar AKBP Ruruh Wicaksono.

Ruruh menambahkan, penekanan imbauan dalam rangka mengantisipasi kerawanan pilkada itu akan semakin ditingkatkan saat para bakal calon tersebut mendapatkan rekom dari masing-masing partai.

“Sementara ini kan para bakal calon belum mendapatkan rekom, nanti kita intensifkan lagi imbauannya,’’ tambah Kapolres.

Kapolres juga mengingatkan bahwa Kabupaten Tuban punya sejarah kerusuhan pilkada pada tahun 2006 lalu. Hal itu menjadi masukan dan perhatian pihak keamanan untuk menjaga agar Tuban selalu kondusif.

Sementara, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tuban, Fathul Ikhsan memastikan anggaran untuk pilkada siap. Anggaran tambahan pilkada serentak tahun 2020 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) telah cair 5,9 miliar.

“Tahap pertama anggaran pilkada dari APBN sudah cair 5,9 M,” terang Fathul Ikhsan.

Ketua KPU RI Arief Budiman saat di Tuban mengungkapkan, anggaran tambahan pilkada serentak tahun 2020 pada masa pandemi Covid-19 yang bersumber dari APBN dapat terpenuhi dengan baik, termasuk di Kabupaten Tuban.

“Semua tercukupi, tidak ada hambatan,” terang Arief Budiman.

Pada tahap pertama, kata dia, KPU RI mengajukan anggaran Rp 1,02 Triliun dan telah cair Rp 941 Miliar. Sedangkan pada tahap kedua, KPU mengajukan lagi sebanyak Rp 3,2 Triliun yang jadwalnya akan cair pada bulan Agustus besok.

“Kita tunggu bagaimana Kementrian Keuangan menilai ini. Karena daerah juga diminta melakukan efisiensi. Jika bisa efisiensi maka tidak perlu pusat mentransfer 100 persen. Namun, alokasi secara penuh sudah disediakan,” tandas Arief.(wie)

 

Link Banner

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *