KNPI Tuding PT.Rekind Tak Berpihak ke Warga Lokal

oleh -
TUDING REKIND TAK BERPIHAK : Wakil Ketua DPD KNPI Heriyanto Tuding Rekind Tak Berpihak Warga Lokal

TUBAN

Penulis : M.Rizqi

Link Banner

Lenterakata.com – Pernyataan Community Development PT Rekind, Prasetyo yang menyatakan warga lokal di sekitar proyek yang dikerjakan tidak kompeten dan memenuhi syarat mengerjakan pekerjaan khusus dalam proyeknya berbuntut.

DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Tuban justru menuding perusahaan tersebut tidak berpihak pada warga lokal dan tidak punya komitmen untuk mensejahterakan masyarakat setempat.

‘’Jika punya komitmen untuk mensejahterakan warga lokal dan memberi kesempatan warga lokal untuk ikut bergabung dalam pekerjaan yang dilaksanakan, persoalan yang ada bisa dikomunikasikan,’’ ujar Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM KNPI Kabupaten Tuban Heriyanto, SH, Selasa (29/6/2021).

Sekadar diketahui, kejadian berawal dari aksi sweeping warga desa di sekitar PT.TPPI yakni Desa Remen, Tasikharjo dan Purworejo Kecamatan Jenu. Warga memeriksa pekerja PT.Rekind yang mengerjakan proyek di PT TPPI tersebut. Dan terbukti banyak pekerja dari luar daerah yang bekerja di sana. Sedangkan, warga sekitar sangat sedikit.

Atas kejadian itu, Community Development PT Rekind, Prasetyo memberi penjelasan, salah satunya ada pekerjaan-pekerjaan khusus yang harus dikerjakan pekerja yang kompeten. Dia menyebut warga lokal belum memenuhi syarat atas kompetensi tersebut.

‘’Sangat tidak berpihak kepada warga lokal, apapun alasannya warga lokal mempunyai hak untuk bekerja di lingkungan perusahaan, apalagi warga lokal tersebut merupakan warga ring 1,’’ tambah Heri.

Menurut dia, seharusnya PT Rekind sebelum menjadi Subkon dari PT TPPI harus berkordinasi yang baik dengan pihak ring 1 untuk menyiapkan tenaga kerja. Warga bisa di latih dengan baik untuk bekerja sesuai standart perusahaan.

‘’Bukan malah menganggap warga seolah tidak mampu dengan pekerjaan di perusahaan tersebut,’’ katanya.

Heriyanto mengingatkan jika Kabupaten Tuban siap menjadi kota industri seharusnya pemerintah juga harus mempertimbangkan kebutuhan dari perusahaan tersebut. Paling tidak ada pelatihan-pelatihan khusus atau di fasilitasi melalui program-program penyiapan tenaga kerja untuk para warga sekitar perusahaan.

Heri juga menambahkan jika nanti perusahaan tidak mempertimbangkan pekerja lokal untuk di prioritaskan maka konflik-konflik antara perusahaan dengan warga lokal akan sering dijumpai.

“Jika warga lokal hanya menjadi penonton di wilayahnya sendiri, jangan harap angka kemiskinan di kabupaten ini bisa teratasi,’’ tandasnya.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *