RPJMD Tuban Selaras Nawa Bhakti Gubernur

oleh -
SAMPAIKAN KONDISI TUBAN: Bupati Tuban Fathul Huda saat Menyampaikan Kondisi Tuban pada anggota DPRD Provinsi yang Berkunjung ke Tuban

TUBAN

Penulis: M. Rizqi

Link Banner

Lenterakata.com – Bupati Tuban Fathul Huda menyatakan, rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021 diterjemahkan dalam 5 tujuan, 10 sasaran dan 13 indikator.

‘’Ini selaras dengan Nawa Bhakti Satya Gubernur dan Wagub Jawa Timur yang baru,’’ ujar Fathul Huda saat menerima kunjungan 4 anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Jumat (1/3/2019).

Ke- 4 anggota DPRD Jawa Timur tersebut dari Dapil IX  yakni Freddy Poernomo, Khozanah Hidayati, Agus Maimun, dan Achwan Maksum. Kunjungan itu dalam rangka kegiatan Reses I tahun 2019. Mereka diterima di rumah dinas bupati, kompleks Pendopo Kridho Manunggal.

Bupati menyampaikan,  pemkab Tuban beberapa tahun terakhir getol meningkatkan kualitas sarana prasarana pendidikan yang mencakup pendidikan swasta MTs, MI dan TPQ.  Selain itu, peningkatan kualitas sarpras Puskesmas dan kualitas layanan kesehatan masyarakat.

‘’Selain upaya penanggulangan kemiskinan dengan berbagai program yang terus dilaksanakan,’’ tambahnya.

Pemkab, lanjut pejabat asal Montong ini, juga memberi perhatian pada pemerataan pembangunan dan penguatan konektivitas serta manajemen bencana. Misalnya pembangunan jalan poros desa, jalan lingkungan, jembatan, jalan usaha tani, serta waduk dan embung.

‘’Untuk penanggulangan bencana banjir juga terus dilakukan. Salah satunya dengan rencana pembangunan waduk dan long storage di Desa Boto Kecamatan Semanding,’’ ungkap dia.

Sementara, salah satu anggota DPRD Freddy Poernomo mengungkapkan, bahwa minimnya gaji bagi non-PNS dan GTT juga menjadi permasalahan di tingkat provinsi dan nasional.

‘’Besaran gaji tersebut saya rasa tidak rasional, karenanya kami terus berupaya memperjuangkan agar dapat dinaikkan, ‘’ ujarnya.

Freddy Poernomo yang duduk di Komisi A itu menyatakan, upaya itu dilakukan secara bertahap. Diharapkan gaji tenaga honorer dapat disesuaikan minimal dengan UMR terendah di Jatim atau UMR di tiap-tiap Kabupaten dan Kota.

‘’Pemerintah juga terus berupaya meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer, yang akan disesuaikan dengan APBN maupun APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota,’’ tandasnya.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *