Perjuangkan DBH Migas, Bupati Blora Datangi Kementrian ESDM

oleh -
DISKUSI : Bupati Blora dan Rombongan Diskusi di Kementrian ESDM

BLORA

Penulis : M.Rizqi

Link Banner

Lenterakata.com – Perjuangan Kabupaten Blora, Jawa Tengah untuk memperoleh dana bagi hasil (DBH) minyak dan gas (migas) yang dinilai proporsional terus dilakukan. Meski bertahun-tahun belum membuahkan hasil, namun upaya terus dilakukan.

Yang terbaru, Bupati Blora Aried Rohman turun langsung. Dengan ditemani Wabup Tri Yuli Setyowati dan Staf Khusus M. Mutiyono, bupati langsung mendatangi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Kunjungan itu dilakukan usai mengikuti webinar Forum Kehumasan Industri Hulu Migas, SKK Migas wilayah Jawa-Bali-Nusa Tenggara (FKIHM Jabanusa). Diskusi daring itu mengusung tema Memahami Dinamika Dana Bagi Hasil Migas.

Arief Rohman diterima oleh Sekretaris Ditjen Migas, Kementerian ESDM, Alamuddin Baso, bersama  Kepala Bagian Hukum Kementrian ESDM. Dalam kesempatan itu, bupati menyampaikan beberapa hal terkait DBH Migas khususnya untuk DBH Minyak Bumi.

Di antaranya menunjuk UU no. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Keputusan Menteri ESDM nomor : 200K/80/MEM/2019 tentang penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Perhitungan DBH Sumber Daya Alam Migas Tahun 2020.

Disampaikan bahwa wilayah kerja pertambangan (WKP) Blok Cepu terdiri dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang meliputi wilayah Blora Jawa tengah dan Tuban, serta Bojonegoro Jawa Timur yang menjadi letak mulut sumur eksplorasi.

“Namun DBH minyak bumi yang dihasilkan Blok Cepu hanya dinikmati Provinsi Jawa Timur, yakni Bojonegoro sebagai kabupaten penghasil  dan seluruh Kabupaten di Jawa Timur yang letaknya jauh dari WKP,’’ ujarnya.

Seseperti Kabupaten Banyuwangi, misalnya sebut Arief Rohman mendapatkan DBH Rp81 miliar. Sedangkan Blora yang masuk WKP Blok Cepu dan masuk wilayah terdampak, tidak menerima DBH sama sekali atau nol rupiah.

‘’Karena beda provinsi dengan daerah penghasil,” ungkap Arief.

Sehingga menurutnya,  ada ketidakadilan, ketika Kabupaten Blora sebagai kabupaten yang berdampingan dan terdampak serta masuk dalam satu WKP tidak menerima DBH sama sekali.

Sehubungan dengan terbitnya UU nomor 11 Tahun 2020 yang mengamanatkan disusunnya UU Hubungan Keuangan Pemerintah Daerah (HKPD), yang di dalamnya memuat kebijakan reformulasi dalam penyaluran DBH, Arief mengusulkan agar bisa mengubah proporsi DBH minyak bumi.

Yang semula 6 persen yang semula dibagikan untuk Kabupaten/Kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan, diubah menjadi 6 persen dibagikan kepada Kabupaten/Kota yang berdampingan dan terdampak untuk diakomodir dalam rancangan UU HKPD.

“Kita juga dorong agar Permen ESDM yang mengatur hal ini bisa diubah, sehingga Blora bisa mendapatkan keadilan. Yang tujuannya untuk apa? Untuk pemerataan pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Blora,” tambah dia.

Pihaknya juga mengusulkan agar Exxon Mobil sebagai pengelola Blok Cepu bisa mengembalikan beberapa titik lapangan migas WKP Blok Cepu yang belum digarap di wilayah administrasi Kabupaten Blora kepada SKK Migas agar selanjutnya bisa dikelola oleh BUMD atau KKKS lainnya.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Ditjen Migas, Kementerian ESDM, Alamuddin Baso menyatakan bahwa bersama bagian hukum akan melakukan telaah terhadap regulasi yang ada.

“Akan kita lakukan telaah terhadap regulasi perundang-undangan atau aturan yang ada. Seperti apa yang dimungkinkan sehingga juga daerah-daerah yang merupakan penghasil dan terdampak juga punya akses untuk itu. Supaya dari aspek kepastian dan kemanfaatan untuk wilayah kerja penambangan bisa dirasakan,” janjinya.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *