Mimpi Tentang Hutan Lestari dan Masyarakat Sejahtera

oleh -
DISKUSI SOAL HUTAN : Albert Nego Tarigan dari Kantor Staf Presiden saat Diskusi Tentang Perhutanan Sosial di Bojonegoro

BOJONEGORO

Penulis: M. Rizqi

Link Banner

Lenterakata.com – Melestarikan hutan bukan hanya tanggungjawab pemerintah. Masyarakat juga punya peran penting dan harus dilibatkan dalam upaya tersebut. Terutama masyarakat sekitar hutan.

Melestarikan hutan tanpa melibatkan masyarakat sekitar hutan, ibarat pepatah jauh panggang daripada api, alias hanya sebatas angan-angan.

Persoalannya adalah, sampai saat ini, masyarakat di sekitar hutan masih dalam kondisi kurang berdaya secara ekonomi. Bahkan, masyarakat di sekitar hutan menjadi penyumbang kemiskinan yang cukup besar.

Pemerintah, saat ini mulai menjalankan program Perhutanan Sosial (PS) yang memungkinkan masyarakat punya akses untuk mengelola hutan dengan tujuan untuk mensejahterakan mereka.

‘’Karena itu, perhutanan sosial ini menjadi salah satu program strategis nasional,’’ ujar Albert Nego Tarigan dari Kantor Staf Presiden (KSP) saat diskusi di Bojonegoro.

Diskusi yang difasilitasi Idfos tersebut digelar di ruang Serba Guna rusunawa Jalan A.Yani Bojonegoro. Pemangku kebijakan terkait hutan hadir di antara dari KPH Bojonegoro, Parengan dan Padangan.

Hadir juga Vokal Poin Perhutanan Sosial M. Ali Baharudin, Cabang Dinas Kehutanan, Bappeda dan pihak terkait lainnya. Diskusi tersebut merupakan langkah awal untuk percepatan program Perhutanan Sosial di Bojonegoro.

Albert mengatakan, secara nasional target luasan Perhutanan Sosial 12,7 juta hektar. Lahan tersebut untuk seluruh Indonesia. Sampai dengan Oktober 2018 sudah 4,5 juta hektar yang izin kelolanya ke masyarakat melalui kelompok tani hutan sudah keluar.

‘’Di Jawa Timur ada 29 ribu hektar yang aka kita garap, termasuk nanti di Bojonegoro,’’ katanya.

Sementara, M. Ali Baharudin mengatakan, proses pengajuan SK atau izin untuk pengelolaan hutan di program tersebut sudah jalan. Sebagian kabupaten di Jawa Timur sudah banyak kelompok tani hutan yang menerima SK.

‘’Di Kabupaten Tuban contohnya, sudah ada 48 desa yang sudah di SK. Sebanyak 10 desa SK sudah diberikan Maret lalu oleh presiden,’’ ungkapnya.

Jika program tersebut jalan, maka mimpi untuk mensejahterakan petani hutan, kata dia, bakal terwujud. Karena, masyarakat bisa mengelola hutan sesuai dengan peruntukan dan potensi hutannya, tanpa mengganggu tegakan.

‘’Masyarakat yang selama ini tak punya akses, jadi punya akses kelola melalui SK pengelolaan yang diperoleh dari Kementerian LHK,’’ tegasnya.

Direktur Idfos Joko Hari Purnomo juga membenarkan soal sebagian warga miskin ada di sekitar hutan. Kabupaten Bojonegoro yang sebagian wilayahnya adalah hutan, warga di sekitar hutan juga banyak menyumbang angka kemiskinan.

‘’Sebanyak 14 persen angka kemiskinan di Bojonegoro ada di wilayah hutan,’’ ungkap dia.

Karena itu, Perhutanan Sosial harus dijalankan di Bojonegoro sebagai salah satu solusi untuk mengentas kemiskinan. Diskusi tersebut untuk mencari titik temu. Menurut dia, ada 66 LMDH di Bojonegoro.

‘’Yang sudah punya SK baru dua LMDH, jadi percepatan ini harus dilakukan,’’ tandasnya.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *