Komisi VII DPR RI Sebut Perusahaan Belum Maksimal Reklamasi

oleh -
MIKIR : Anggota Komisi VII DPR RI Ratna Juwita Sari Mengajak Semua Berfiikir untuk Kelestarian Lingkungan

TUBAN

Penulis: M. Rizqi

Link Banner

Lenterakata.com – Anggota Komisi VII DPR RI asal Kabupaten Tuban Ratna Juwita Sari mengaku kecewa dengan dihilangkannya nomenklatur lingkungan hidup (LH) dari Komisi VII. Sehinggaa, komisi yang semula membidangi masalah energi, sumberdaya mineral, riset dan lingkungan hidup itu hanya tak lagi lengkap.

‘’Terus terang kami kecewa atas hilangnya nomenklatur lingkungan hidup. Sebab, kalau ngomong energi erat kaitannya dengan lingkungan,’’ ujar Ratna panggilan akrabnya, saat berbincang dengan para wartawan di Tuban, akhir pekan lalu.

Anggota DPRD dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyebut, energi yang digunakan saat ini dihasilkan dari usaha pertambangan. Mulai minyak, gas, batubara dan lainnya. Pertambangan itu sedikit banyak membawa dampak lingkungan.

‘’Sehingga, ketika kewenangan itu dipisah, kita juga agak repot,’’ tambahnya.

Meski demikian, wakil rakyat dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur IX yang membawahkan Kabupaten Tuban dan Bojonegoro ini menyebut, upaya untuk mengembalikan nomenklatur lingkungan hidup pada Komisi VII terus dilakukan. Baik melalui lobi-lobi maupun jalur resmi yang bisa dilakukan.

‘’Bukannya apa-apa, agar misi dan upaya yang dilakukan ini sejalan,’’ kata dia.

Perusahaan yang melakukan kegiatannya dengan menambang di alam, pasti menimbulkan dampak. Untuk tambang galian C misalnya, dia melihat upaya reklamasi yang dilakukan masih belum maksimal.

‘’Hampir semua tambang seperti itu. Termasuk perusahaan yang di Kabupaten Tuban,’’ ungkapnya.

Di Tuban, ada perusahaan semen dan perusahaan migas lainnya. Perusahaan semen menambang tanah liat sebagai salah satu bahan membuat semen. Upaya reklamasi yang dilakukan, menurut dia, juga belum bagus.

‘’Reklamasi menurut saya baru reklamasi estetika, belum sampai pada reklamasi yang sebenarnya, yakni mengembalikan fungsi lahan kembali menjadi lahan produktif,’’ beber  perempuan yang hobi nyanyi ini.

Karena itu, Ratna mengaku prihatin dengan kondisi lahan pascatambang di Indonesia. Karena baik perusahaan plat merah, kuning, maupun hijau upaya reklamasinya dinilai belum maksimal. Karena itu, dia mendorong semua pelaku usaha tambang untuk lebih peduli lingkungan.

Termasuk tambang-tambang batu kapur, galian C dan pasir yang bertebaran di Kabupaten Tuban. Perhatian pada lingkungannya sangat memprihatinkan. Terlebih ada dugaan banyak tambang-tambang galian itu yang illegal. Soal ini, Ratna akan menelusuri.

‘’Saya belum punya data komplit untuk tambang galian tersebut. Coba nanti kita telusuri. Intinya perhatian ke lingkungan harus dimaksimal,’’ tandasnya.

Regulasi yang dimiliki pemerintah dalam hal pengelolaan lingkungan ini, menurut ibu dua anak ini sudah usah. Sebab, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi Paska Tambang.

Juga Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara.

‘’Kami nanti upayakan ada regulasi baru yang menyeluruh dan memastikan terpeliharanya lingkungan,’’ tegas pengurus berbagai organisasi kemasyarakatan dan olahraga di Kabupaten Tuban tersebut.

Terkait soal tambang illegal, data di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur cukup mencengangkan. Kepala Dinas ESDM Jatim Setiajit menegaskan tambang ilegal di Kabupaten Tuban sampai saat ini masih 40 persen.

Artinya, tambang  yang tersebar di 20 kecamatan Kabupaten Tuban, hanya 60 persen yang mengantongi perizinan.

Pria yang disebut-sebut bakal mencalonkan diri menjadi bupati Tuban pada pilkada September besok itu menyebut pemantauan tambang di Tuban paling intens dari satelit. Titik-titik warna putih wilayah pertambangan sangat jelas terlihat, dan saat dicek ternyata belum ada izinnya.

‘’Bagi tambang rakyat silahkan juga diurus sesuai ketentuannya. Intinya pelan-pelan harus diperbaiki sesuai regulasi, supaya Tuban tidak tertinggal dengan kabupaten sekitarnya,’’ kata dia.

Bukan hanya Tuban, menurut pejabat asli Tuban ini, 38 kabupaten dan kota lain di Jatim juga diawasi serius. Sedang data secara nasional menurut mantan Pj Bupati Jombang ini, pada tahun 2019 lalu, pemerintah mereklamasi tambang seluas 7.000 hektar.

Kegiatan tersebut dilakukan untuk memulihkan daerah bekas kegiatan pertambangan.

‘’Itu sudah meningkat dibanding pada 2018 hanya seluas 6.950 hektar,’’ ungkapnya.(wie)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *